Jakarta (MCH). Mufti Kerajaan Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh mempertanyakan semangat dan kegigihan beberapa orang untuk menguburkan kerabat mereka di Mekah dan Madinah. Menurut Syaikh, hal tersebut tidak memiliki dasar sah dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak ada tuntunan yang menganjurkan untuk memindahkan mayat dari tempat lain untuk dikuburkan di tempat suci seperti Mekah dan Madinah.
Hal tersebut dikemukakan Syeikh menjawab pertanyaan harian Ukaz. "Manusia tidak ditentukan di mana dia dikuburkan, tapi, tergantung amalnya. Tidak ada beda dikubur di Mekah atau di tempat lainnya," katanya. Syeikh menunjukkan beberapa bukti sejarah. Para sahabat ketika meninggal atau terbunuh dalam pertempuran di luar Semenanjung Arab jasad mereka tidak dipindahkan dan dimakamkan di Madinah atau lainnya, tetapi dikuburkan di tanah tempat ia meninggal. Abu Ayyub al-Ansari yang meninggal di Konstantinopel dikuburkan di sana.
Menurut Sheikh tempat suci tak bisa ikut mensucikan orang yang dikuburkan di sana sehingga amal buruknya dihapus. Hanya amal yang bisa mengangkat seseorang. Menurut Syeikh, termasuk menghormati mayat dengan menguburkan di tempat ia meninggal. Jadi, menurutnya, pandangan yang salah yang mengharuskan menguburkan jenazah di Mekah atau Madinah harus diakhiri. Demikian seperti diungkap harian Ukaz edisi Kamis, 27 Mei hari ini.
Kementerian Dalam Negeri menekankan agar semua gubernur di Arab saudi melarang warganya yang meninggal untuk dikuburkan di Mekah dan Madinah. Hal ini berlaku baik orang Saudi asli atau pendatang. Seperti diketahui Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar Mesir yang wafat di Riyadh beberapa bulan lalu dimakamkan di Madinah.
Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa telah menetapkan bahwa seseorang yang meninggal wajib dikuburkan di tempat ia meninggal dan dilarang dikuburkan di tempat lainnya. Hal ini menurut Syeikh, untuk mempercepat penguburan, menjaga kerusakan jenazah setelah tersimpan beberapa hari, dan untuk menghindari pemborosan pengeluaran yang tidak perlu. (Musthafa Helmy)

Sumber : Depag

Jakarta (MCH). Minat calon jamaah haji (CJH) menggunakan fasilitas perbankan syariah untuk menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih minim. Data Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa dari Rp 25 triliun dana jamaah haji yang disetorkan, baru 19 persen yang dikelola bank Syariah.

"Sisanya sebesar 81 persen masih dikelola oleh bank konvensional," ujar Direktur pengelolaan BPIH dan SIH, Kemenag Ahmad Djuanedi di Jakarta kemarin (29/5). Menurut dia CJH masih sulit mendapatkan kepastian dan rasa nyaman dananya apakah membawa barakah atau tidak. Karena itu Kemenag memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk semakin giat mengelola dana haji.

"Dari dana haji yang ada di bank, komposisinya masih 19 persen bank syariah, 81 persen lagi masih di bank konvensional, sekarang tinggal bagaimana caranya meyakinkan agar mendorong ke arah syariah," kata dia. Sampai saat ini ada lima perbankan syariah yang aktif dalam mengelola tabungan haji masyarakat. Antara lain, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. "Padahal seperti diketahui, potensi haji hingga saat ini daftar tunggunya sudah mencapai 1,2 juta orang," kata dia.

Setiap tahunnya, kuota haji untuk Indonesia hanya sekira 200 ribu jamaah, maka potensi perbankan syariah untuk mengelolanya sangat terbuka lebar. Belum lagi peluang untuk mengelola dana umrah yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan. "Potensi umrah akan naik luar biasa, tidak terbatas oleh kuota, itu belum ada yang melirik padahal potensinya 10 kali lipat dari kuota haji," tegasnya.

Secara terpisah, Setdirjen Haji dan Umrah, Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir mengatakan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah rekomendasi dan proposal maskapai penerbangan haji. Terkait kemungkinan menjadi mitra pemerintah mengangkut jamaah haji ke Tanah Suci telah ada lima maskapai yang bersaing. Antara lain, Lion Air, Batavia Air, Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Emirates Airlines.

Ghafur kemudian merinci data teknis, masukan, dan kemampuan maskapai untuk menjadi operator transportasi haji. Meski telah memiliki izin mendarat di Arab Saudi dan mengangkut jamaah umrah, Lion Air menyatakan belum siap mengangkut jamaah haji. Alasannya, masa persiapan tidak cukup."Hal yang sama juga dialami Batavia Air. Meskipun sanggup menawarkan harga lebih rendah dibanding Garuda. Menurut Ghafur, kalau melihat fakta yang ada, persiapan maskapai penerbangan tersebut tak akan mencukupi guna mengangkut jamaah haji tahun ini. "Mereka juga baru mengawali penerbangan ke Arab Saudi pada 23 Mei," kata dia.

Ia mengungkapkan, Batavia yang menyampaikan kesiapan memberikan harga lebih rendah dari maskapai lain sekadar untuk publikasi. Artinya, mereka ingin masyarakat tahu bahwa Batavia Air siap mengangkut jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Demikian pula dengan Emirates. Maskapai ini menyatakan tak bisa langsung terbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Abdul Ghafur menyatakan, pesawat mereka harus transit terlebih dahulu di Abu Dhabi. "Padahal, pemerintah maunya Haji harus langsung terbang menuju ke Arab Saudi," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah baru tertarik pada dua maskapai yang telah menyampaikan proposal dan kesiapan kepada pemerintah. Yakni, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. "karena waktu sudah mepet kemungkinan kami masih akan pakai maskapai lama." (*)

Sumber : Depag