1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Insani Berita

Ini Tiga Inovasi Kemenag untuk Haji Tahun Depan

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Rakernas Evaluasi Haji menghasilkan dan mengukuhkan format 753. Karena itu, pada musim haji tahun depan kementerian agama  berupaya mewujudkan tiga hal mendasar yang dapat menjadi inovasi pada musim haji tahun depan.

"Ini diharapkan bisa betul-betul terwujud," ujar Lukman kepada ROL, Kamis (5/12).

Tiga hal dasar tersebut antara lain, lanjutnya, sistem pembinaan  manasik haji yang harus berbasis regu. Selama ini, berbasis kloter. Seharusnya prmbinaaan mulai dari yang paling kecil yakni regu,  rombongan dan kloter. Kementerian agama juga akan berupaya untuk melakukan inovasi pada tanda pengenal jamaah agar tidak hanya berisi identitas jemaah saja. Tanda pengenal juga harus memudahkan petugas memonitor lokasi jamaah agar tidak ada jamaah yang hilang atau untuk antisipasi insiden seperti Mina.

Hak lain yang akan diatur oleh kementerian agama terkait calon jamaah haji risiko tinggi. Menurutnya, setelah proses rakernas evaluasi haji ini selesai, kementerian agama melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk  merelaisaiskan tiga hal tersebut.

Adapun untuk calhaj risti nanti akan didapatkan sikap yang lebih tegas  bahwa risti atas pertimbangan keselamatan jiwa sebaiknya ditunda pemberangkatannya. Untuk itu kementerian agama akan mendengar pandangan ormas agama dan ahli bidang kedokteran untuk menentukan tolak ukur risti yang kemudian menjadi alasan untuk menunda pemberangkatan demi keselamatan jamaah.

 

sumber : http://www.republika.co.id



Pangkas Masa Tunggu, Kemenag Imbau Pendaftaran Haji Dilakukan sejak Muda

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

Kementerian Agama mengimbau kepada para calon jemaah haji agar melakukan pendaftaran haji sejak masa muda.

Hal itu untuk mengantisipasi antrean haji yang mencapai puluhan tahun, hingga mencegah terjadinya penyakit berisiko tinggi.

“Kecenderungan warga kita mendaftar haji dalam usia senja, mendaftar ketika sudah pensiun. Ketika sudah sepuh daftar, kemudian dapat kuota berangkat 15 tahun lagi berangkatnya, tentu sudah sangat tua. Di data kami kayak gini sudah banyak,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Jamil di Semarang, Kamis (5/11/2015).

Dia menilai kecenderungan seperti itu perlu dicarikan solusinya bersama-sama.

Tak sedikit dari jamaah berusia tua ini justru ingin meninggal dunia di Tanah Arab.

Keyakinan itu, menurut Jamil, merata hingga semua provinsi yang ada di Indonesia. Warga yang berencana meninggal di Arab Saudi cukup banyak.

“Ada enggak orang yang bercita-cita meninggal di Tanah Suci? Jawabnya enggak cuma ada, tapi banyak. Nah, itu saya temukan hampir di seluruh Indonesia,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tersebut.

“Saya nggak bisa jawab, mungkin kalau dilakukan polling menunjukkan jika jemaah ingin meninggal di Saudi,” tambah Jamil.

Jamil melanjutkan, masa tunggu untuk berangkat haji rata-rata sudah mencapai 15 tahun. Bahkan, di beberapa daerah mencapai 20 hingga 30 tahun.

Sehingga, dia mempertanyakan langkanya anak muda Indonesia yang berminat naik haji. Jika sudah ada niat, masa tunggu yang lama tentunya bisa disiasati.

“Kaltim antreannya 20 tahun, Sulawesi 20 tahun lebih, Sulsel 20 tahun. Jawa yang kuotanya besar rata-rata 18 tahun. Jateng yang kuotanya besar 23.000 itu antreannya sudah 19 tahun. Ini persoalan kemanusiaan. Haji bukan sebatas aktivitas travel biasa,” ujar dia.

Berdasarkan hal itulah dia berharap agar seseorang yang berusia senja hingga mengalami penyakit berisiko tinggi agar tidak diizinkan berangkat naik haji.

Saat pendaftaran, Jamil berharap, petugas diminta untuk tegas.

“Mungkin dibilang saja, 'Pak, umur jenengan berapa?' Nanti masa tunggunya 20 tahun lho. Mungkin dengan itu mereka bisa ngeper,” tambahnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Noor Ahmad menambahkan, untuk menyiasati antrean panjang calon jemaah haji, diperlukan langkah yang strategis.

Selain itu, permasalahan soal denda atau dam juga perlu dicarikan solusi bersama.

“Mungkin sudah saatnya haji bisa itu bisa dilakukan shift-shift-an. Barangkali bisa meniru Amerika ketika shalat Jumat,” kata Noor.

“Soal dam, pemerintah sendiri harus turun tangan, apakah kambing disembelih di sana ataukah bisa dibawa ke Indonesia dengan beberapa kontainer. Di tanah haram sendiri sudah sangat berlebih,” imbuhnya. 

 

sumber : http://regional.kompas.com

Menag: Tantangan Penyelenggaraan Haji 2016 Besar

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pengembalian dan penambahan kuota haji Indonesia tahun 2016 akan memiliki dampak besar bagi pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Implikasinya besar, bukan hanya akomodasi, konsumsi, tapi juga petugas kita," kata Lukman saat menghadiri pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M di Ancol, Jakarta, Selasa (3/11/2015), seperti dikutip Antara.

Kuota haji Indonesia pada 2015 sebanyak 168.800 orang, setelah dipotong 20 persen dampak dari ekspansi Masjidil Haram.

Sementara kuota normal Indonesia adalah 210.000 orang. Tahun depan kuota akan kembali normal, ditambah 20.000 orang tambahan anggota jemaah setelah Pemerintah Indonesia melakukan lobi ke otoritas Saudi.

Dampaknya, pemerintah harus bersiap untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan haji untuk jumlah jemaah yang lebih besar daripada tahun ini.

"2016 adalah tantangan besar," kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti permasalahan haji yang perlu diperbaiki pemerintah, seiring dengan akan bertambahnya jumlah anggota jemaah haji Indonesia.

Harapan Saleh adalah agar Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomatik yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia.

Selain itu, perlu lobi intensif ke Saudi untuk kemudahan proses pembuatan visa, pelayanan selama di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina), serta tenda dan karpet yang lebih baik pada saat wukuf.

Selain itu, pendirian klinik di Arafah, penempatan jemaah haji di Mina bukan di Mina Jadid, katering di Armina, transportasi bus shalawat yang lebih banyak, dan pengakuan secara formal bagi para petugas haji Indonesia.

Pemerintah juga diminta memperbaiki kualitas pelayanan pengurusan visa, transportasi lokal di Saudi, rasio petugas yang tidak memadai, serta sistem rekrutmen petugas yang dinilai belum sesuai standar dan kebutuhan.

Kemudian, petugas kesehatan terlalu sedikit, fasilitas kesehatan yang belum memadai, termasuk perlindungan jemaah yang belum maksimal.

Petugas bertambah

Abdul Djamil, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, mengatakan, ada konsekuensi dari kembalinya dan penambahan kuota haji Indonesia, di antaranya dengan menyesuaikan sumber daya manusia di lingkup pelayanan haji.

"Kalau ada pengembalian dan tambahan kuota tentu semua unit harus menyesuaikan pelayanan dengan jumlah yang bertambah. Kemudian macam-macam lainnya, seperti petugas disempurnakan lebih lanjut," kata dia.

Abdul mengatakan, kemungkinan penambahan jemaah asal Indonesia itu sangat terbuka lebar. Berdasarkan perkiraan, perluasan Masjidil Haram akan selesai sebelum musim haji 2016 sehingga kuota haji normal.

Sementara tambahan kuota 10.000 orang untuk Indonesia sudah ada kepastian dan sisa 10.000 lainnya tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman dua negara, Indonesia dan Arab Saudi, pada April 2016.

 

sumber : http://nasional.kompas.com

 

 

Kemenag Ingin Tangani Umrah

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

JEDDAH — Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan pemerintah tidak saja menangani penyelenggaraan ibadah haji, namun juga ibadah umrah. Alasannya, selama ini banyak jamaah umrah yang terbengkalai dan dan tidak terpantau pergerakannya selama di Tanah Suci.

"Ke depannya, penyelenggaraan umrah 80 persen dilaksanakan oleh Kemenag secara profesional untuk melindungi jamaah dari bentuk penipuan," kata Inspektur Jenderal Kemenag Mochammad Jasin Mashuri seusai rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Urusan Haji, Jeddah, Arab Saudi, Ahad (11/10) malam.

Jasin menjelaskan, usulan dan kajian penyelenggaraan umrah oleh pemerintah dilatarbelakangi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Layaknya jamaah haji, jamaah umrah sejatinya adalah warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Apalagi, jumlah jamaah umrah setiap tahunnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah jamaah haji.

Selama ini, kata Jasin, penyelenggaraan ibadah umrah ditangani perusahaan-perusahaan swasta atau biro travel perjalanan. Tak jarang, perusahaan tersebut menyubkontrakkan peserta umrah kepada perusahaan yang tidak berizin. Kemudian, saat jamaah umrah mengalami masalah di Arab Saudi pada akhirnya negara juga yang menanganinya.

"Jadi, sekalian saja pemerintah yang menyelenggarakan umrah seperti haji. Kan sama-sama soal perlindungan terhadap WNI yang sedang beribadah juga," ujar Jasin.

Selain aspek keamanan dan perlindungan warga negara di luar negeri, penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah juga bakal menuai manfaat lain. Dari sisi ongkos umrah, misalnya, jamaah tidak akan lagi bisa dipermainkan biro travel. Jamaah pun tidak dirugikan oleh perusahaan travel yang murni berorientasi pada keuntungan (profit oriented).

Menurut Jasin, pemerintah tentu tidak akan mengejar keuntungan dalam hal penyelenggaraan umrah. Pemerintah niscaya mengedepankan aspek layanan dan perlindungan terhadap jamaah.  "Sekarang ini sudah banyak yang menyampaikan setelah dia pergi berhaji justru mengatakan, lho biaya haji kok lebih murah dari umrah ya ternyata. Ini kan berarti ada permainan dari perusahaan swasta untuk meraup profit yang sebesar-besarnya itu," kata Jasin.

Dia menambahkan, kajian penyelenggaraan umrah oleh Kemenag akan terus dilakukan seiring dengan rencana pengembangan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Saat ini, umrah hanya diurusi oleh struktur setingkat subdirektorat. Ke depan, Kemenag akan membuat direktorat khusus umrah setingkat eselon II. Direktorat Umrah ini nantinya tetap akan di bawah Ditjen PHU Kemenag.

Mengenai personel, Jasin meyakini aparatur Kemenag yang ada sampai tingkat kecamatan mampu mengelola pelaksanaan umrah. Berkaca pada penyelenggaraan haji, seharusnya penyelenggaraan umrah pun bisa dilakukan Kemenag.

Konjen mendukung

Konsuler Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra mendukung wacana penyelenggaraan umrah oleh pemerintah. Kendati selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah sepenuhnya bisa dilakukan Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, kewenangan KUH terhadap jamaah umrah terbatas. KUH baru dilibatkan jika jamaah umrah terlibat berbagai masalah, seperti akomodasi yang kurang baik, dokumen perjalanan yang kurang lengkap, dan penelantaran jamaah.

Dengan adanya satu direktorat khusus umrah, kata Dharmakirty, pelayanan umrah bisa ditingkatkan lagi lantaran peran pemantauan dan pembinaan KUH akan lebih besar. Apalagi, sampai saat ini masih banyak penyelenggaraan umrah yang bermasalah.

"Sampai sekarang masih banyak jamaah umrah sandal jepit dan diberangkatkan bukan dengan travel terdaftar, ya memang harus segera dicarikan solusinya," kata Dharmakirty.

Tahun ini, Dharmakirty melanjutkan, jamaah umrah sandal jepit mencapai lebih dari seribu orang setiap tahun. Jamaah umrah sandal jepit adalah jamaah yang melaksanakan umrah untuk berhaji dan bekerja di Arab Saudi. Mereka kemudian tidak kembali lagi ke Tanah Air.

Direktur Jenderal PHU Kemenag Abdul Djamil mengatakan, jika wacana penyelenggaraan umrah oleh pemerintah dijalankan sekarang maka secara teknis Kemenag belum siap. Instrumen untuk melakukan hal itu dinilai belum memadai lantaran saat ini umrah hanya ditangani oleh subdirektorat yang personelnya tidak lebih dari 10 orang.

Kendati demikian, Djamil menegaskan, dimungkinkan pemerintah menjadi eksekutor juga dari umrah apabila ada daya dukung struktur organisasi yang memadai dan personel yang kuat. n

 

ed: wachidah handasah

sumber : http://www.republika.co.id

DPR Temukan 1.111 Visa Jemaah Haji Belum Selesai

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

alt 

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memastikan inspeksi mendadak yang mereka lakukan terkait masalah visa bagi jemaah haji, sama dengan yang disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin saat bertemu di DPR.

Komisi VIII mengadakan sidak di gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag RI guna memastikan jumlah calon jemaah yang belum mendapatkan visa.

"Ternyata kami ke sini masih ada 1.111 jemaah yang belum selesai visanya, tentu kami prihatin juga," kata Saleh di Kemenag RI, Rabu 26 Agustus 2015.

Menurut Saleh, Siskohat masih banyak kekurangan dan harus disempurnakan, seperti belum terkoneksi data di Siskohat dan E-Hajj di Arab Saudi.

Karena permasalahan visa ini, Menag meminta dispensasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Kemudian Pemerintah Arab Saudi memberikan dispensasi dengan mempersilakan mengurus dengan sistem manual.

"Jadi E-Hajj nya tidak salah, justru Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan kepada kita bahwa E-Hajj tidak harus dilakukan secara penuh," ujar Saleh.

Hal ini, kata Saleh, akan menjadi bahan evaluasi DPR agar ke depannya tidak terulang kembali. Harus ada cara mempercepat urusan visa ini. "Kalau perlu kita sediakan payung hukumnya." katanya. (ase)

 

sumber : nasional.news.viva.co.id

1.634 Visa Jemaah Haji Khusus Diproses Hari Ini

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

alt 

Sejumlah perwakilan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menggelar pertemuan dengan Kementerian Agama RI guna membahas masalah 13.600 visa milik jemaah haji khusus yang hingga hari ini belum keluar.

Dalam pertemuan yang dilakukan dengan bagian pelayanan dalam negeri Kementerian Agama RI, dipastikan data milik 1.634 jemaah haji khusus sudah bisa diproses mulai hari ini untuk mendapatkan visa.

"Alhamdulillah, sudah masuk 1.634 paspor. Mudah-mudahan besok sudah keluar dan kelompok haji yang akan berangkat pada hari Senin dan Selasa bisa terbang ke Tanah Suci sesuai jadwal," ujar Ketua Himpunan Umrah dan Haji (HIMPUH), Baluki Ahmad, usai melakukan pertemuan di Kemenag RI, Rabu 26 Agustus 2015.

Menurut Baluki, sebenarnya tidak ada keterlambatan penyerahan data dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Kemenag RI terkait masalah visa.

"Penyelesaian untuk ONH khusus dijadwal Kamis, 27 Agustus 2015 selesai, tapi hari ini kami sudah selesaikan. Jadi kami satu hari lebih cepat," katanya.

Setelah data calon jemaah masuk, Baluki yakin visa jemaah khusus ini akan bisa keluar sebelum waktu berangkat.

"Kinerja di Kedutaan baik. Kalau hanya 1.000 visa saja harusnya sore ini sudah keluar," katanya.

Seperti diketahui, Himpunan Umrah dan Haji atau HIMPUH memiliki anggota mencapai 360 perusahaan. Namun, yang memiliki izin melaksanakan haji khusus ada sekitar 164 perusahaan.

"Khusus tahun ini anggota HIMPUH merekrut hampir 8.000 jemaah haji khusus," kata Baluki Ahmad.

 

sumber : nasional.news.viva.co.id 

DPR: Pelayanan Haji Tak Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Selasa, 12 Desember 2017 22:41

title 
 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain, mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Haji. Hal itu disebabkan masih banyak masalah dalam pelayanan haji tahun ini, seperti visa jemaah calon haji sebagai akibat sistem baru yang dibuat pemerintah Arab Saudi.

"Usulan pembentukan Panja Pengawasan Haji untuk mengurangi masalah, mencari solusi, agar pelaksanaan haji ke depan agar menjadi lebih baik," katanya di Kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2015.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan E-hajj, sistem elektronik untuk pelayanan ibadah haji. Sistem itu sebenarnya disiapkan untuk mempermudah kelancaran para jemaah haji dari seluruh dunia. 

Menurut Malik, Kementerian Agama (Kemenag) kurang siap dan tidak antisipatif dalam perubahan sistem yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Hal itu mengakibatkan sekitar 6.000 jemaah calon haji tertunda keberangkatannya.

"Kami sayangkan kinerja Menteri Agama. Selama ini pelaksanaan haji dari tahun ke tahun, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik," kata legislator PKB itu.

Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid, menambahkan, ada kekhawatiran lain yang akan mengganggu para jemaah calon haji dalam menjalankan ibadah, yakni permasalahan moda transportasi darat.

Politikus Partai Gerindra itu khawatir bus-bus yang akan membawa para jemaah calon haji tidak baik. Selain itu, pengamanan bus jemaah menjadi hal penting yang harus menjadi prioritas.

"Pengamanan bus Shalawat. Bus ini disiapkan untuk membawa jemaah haji dari Maktab ke Masjidil Haram. Bisnya sering diserbu jemaah dari negara lain. Kasihan jemaah kita sering enggak kebagian. Saya minta petugas TNI-Polri yang diberangkatkan untuk mengamankan," katanya.

 

sumber : nasional.news.viva.co.id

PEMBAYARAN

Pembayaran ke Rekening PT. DIAN NUSA INSANI
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KC WARUNG BUNCIT
7000 366 816/US Dollar -- 7000 366 808/Rupiah

Pusat Kajian Hadis

PUSAT KAJIAN HADIS
Oleh
DR. A. Lutfi Fathullah, MA

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Mutiara Hadits

 

Dari Abu Hurairah ra:
Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Berumrah dari satu umrah ke umrah selanjutnya merupakan pengampunan dosa antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang layak kecuali surga".
 

Insani Ym


Info Insani

Marketing Insani


Kami memiliki 57 Tamu online

Kajian Hadits

METODE BELAJAR INTERAKTIF
HADIS & ILMU HADIS

Untuk pemesanan silahkan hubungi kami.