1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Insani Berita

Departemen Imigrasi Arab Saudi Tetapkan Sanksi Denda 50 Ribu Riyal Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Visa Umrah

Departemen Umum Imigrasi Arab Saudi memberikan informasi kepada seluruh pendatang yang masuk ke negara ini baik melalui jalur udara, laut maupun darat dengan tujuan haji, umrah, wisata atau lainnya. Maka diharapkan untuk tidak menyalahgunakan visa yang telah diberikan, hal semcam ini kerap terjadi dan selalu saja dilanggar. Selain dari pada itu, Departemen Imigrasi Saudi juga menekankan kepada seluruh pendatang dari luar negeri agar selalu memperhatikan batas waktu tinggal yang telah ditetapkan di dalam visa tersebut.

Habisnya masa berlaku visa dan juga penyalahgunaan peruntukannya adalah sebuah pelanggaran hukum imigrasi yang wajib ditindak berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Terkait dengan hal ini maka ke depannya pihak imigrasi Arab Saudi akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan visa yang sudah ditetapkan. Bagi siapapun yang melanggar aturan ini, maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda SAR 50 ribu atau sekitar Rp 174 juta, penjara 6 bulan dan dideportasi.

Sanksi yang telah ditetapkan ini tentunya sebagai sebuah peringatan dan sudah dikampanyekan oleh Dinas Imigrasi setempat. Dengan demikian, lembaga penyelenggara haji maupun umrah diharapakan tidak terlambat mengumpulkan paspor untuk proses pengurusan visa dan jika ditemukan salah satu jemaah yang terbukti melanggar seperti yang telah disebutkan, maka pihak perusahaan penyelenggara haji atau umrah akan dikenakan sanksi berupa denda SAR 100 ribu.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, visa umrah kerap disalahgunakan oleh jemaah karena itu otoritas terkait di Arab Saudi mengimbau agar seluruh travel atau perusahaan penyedia jasa pemberangkatan jemaah haji dan umrah wajib memulangkan jemaahnya 100%. Jika ditemukan salah seorang jemaah yang habis masa berlaku visanya, maka pihak perusahaan tersebut akan diberi sanksi sebagaimana yang telah disebutkan yakni denda SAR 100 ribu dan tidak diperbolehkan memberangkatkan jemaah selama 5 tahun.

Sejatinya visa berfungsi sebagai bukti atau surat izin masuk ke negara lain yang dikeluarkan oleh negara tujuan tersebut. Maka jika izin kunjungan adalah untuk beribadah seperti melaksanakan haji atau umrah, tentunya tujuan lainnya di luar itu tidak diperkenankan. Hal semacam ini sudah menjadi ketentuan yang berlaku di beberapa negara hanya saja sanksi pelanggaran yang dikenakan berbeda. (fh/ajel)

 

sumber : http://www.gomuslim.co.id

Berita Duka

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un

Telah Berpulang ke Rahmatullah

H. Ahmad Haji Adja

( Pembimbing Ibadah Umrah PT. Dian Nusa Insani )

pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016


Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya

dan kepada keluarga yang di tinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, aamiin

 

Waiting List Haji Khusus Kini Bisa Sampai 8 Tahun, Aturan Biaya Ditetapkan Menag

Jakarta - Haji khusus adalah sebuah program yang dirancang oleh Kementerian Agama untuk mempercepat keberangkatan jamaah ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji dibanding dengan haji reguler. Namun seiring berjalannya waktu, daftar enunggu (waiting list) haji khusus juga cukup lama, bisa mencapai 8 tahun.

"Dengan semakin banyaknya animo dan terbatasnya kuota untuk haji khusus, waiting list untuk haji khusus juga sudah lama, 8 tahun. Jadi berbeda dengan mungkin 5 tahun yang lalu, saat itu setiap jamaah khusus yang daftar bisa diberangkatkan tahun itu juga," ujar Iwan Dartiwan, Kepala Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus Kementerian Agama RI kepada detikcom di kantornya, Jalan Lapangan Banteng Timur, Selasa, (5/4/2016).

Sebagai informasi, perbedaam haji khusus dan haji reguler itu terletak pada 3 hal yaitu masalah pelayanan, pengelolaan dan pembiayaan. Di dalam pembiayaan itu berbeda. Besarannya lebih besar dibanding reguler. Keduanya sama-sama ditetapkan tiap tahun tapi perbedaanya terletak siapa yang menetapkan biaya haji.

"Penetapan biaya haji reguler oleh Presiden. Kalau haji khusus ditetapkan oleh menteri. Kemudian dari sisi jumlah itu tetap, semua jamaah akan membayar biaya yang sama. Kalau haji khusus yang ditetapkan adalah standar minimum. Sekarang Ini ditetapkan 8.000 dollar per jamaah. Itu semua tergantung pelayanannya seperti apa. Ini berarti biaya yang telah dibayarkan sesuai perjanjian antara travel dengan jamaah," tutur dia.

Perbedaan berikutnya adalah masalah pengelolaan. Haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah yang diwakili Kementerian Agama. Sedangkam haji khusus, penyelenggaranya pihak travel yang memperoleh izin sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

Prosedur diantara keduanya hampir sama. Perbedaanya terletak pada nomor porsi dan penetapan standar biaya minimum.

"Prosedurnya akan sama, mereka mendaftar kemudian mendapatkan nomor porsi, nomor porsi tersebut berbeda dengan reguler. Mendaftar dengan setoran pertama 4.000 dollar. Setelah itu menunggu sebagai waiting list," ungkapnya.

Terkait dengan pelunasan biaya oleh calon jamaah, Kemenag mematok bulan April ini diumumkan jamaah-jamaah yang berhak melunasi. Masih ada beberapa hal yang harus digodok karena ada perubahan kebijakan.

"Sekarang yang sedang kami lakukan, sedang kami siapkan karena adanya beberapa perubahan kebijakan. Antara lain masalah teknis pelunasan, kan juga ada jamaah jamaah yang istilahnya menbatalkan. Kita kan perlu pengganti nantinya dengan adanya penggunaan cadangan perlu payung hukum . payung hukumnya masih Kami godok, semoga cepat selesai," kata Irwan.
(dra/dra)

sumber : news.detik.com 

Berita Duka

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un

Telah Berpulang ke Rahmatullah

Hj. Siti Saonah Komariah

( Ibu Mertua dari Bpk. H. Armarildo Arsil Djamil )

pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016


Semoga amal ibadah Almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya

dan kepada keluarga yang di tinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, aamiin

 

Himpuh Sepakati Penetapan Minimal Biaya Umrah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) menyepakati rencana pemerintah yang akan menetapkan biaya minimal penyelenggaraan ibadah Umrah. Ketua Himpuh, Baluki Ahmad mengatakan penetapan tersebut perlu dilakukan agar masyarakat terlindungi dari praktek penipuan.

"Agar masyarakat memahami bahwa standar minimal umrah yang benar sekian. Jangan ada orang hanya bayar Rp 13 juta hingga Rp 14 juta tapi ujung-ujungnya nggak berangkat," ujar Baluki Ahmad kepada Republika.co.id, Rabu (16/12).

Ia menjelaskan, proses penetapan biaya minimal umrah ini tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Ini dikarenakan, Kemenag bukan menjadi pelaku atau penyelenggara umrah. Untuk itu dalam proses penetapan biaya minimal umrah ini harus dilakukan bersama dengan asosiasi umrah yang menjadi pelaku atau penyelenggara umrah.

Nantinya, Kemenag yang menetapkan usulan harga yang disampaikan oleh asosiasi tersebut. Ia melanjutkan, asosiasi umrah menyepakati bahwa penetapan biaya minimal umrah yakni sebesar 1.750 dolar AS. Harga tersebut merupakan harga yang pantas untuk perjalanan umrah.

sumber : http://www.republika.co.id

Aturan Valas, Perbankan dan Penyelenggara Haji dan Umrah Harus Inovatif

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyelenggara haji dan umrah (PHU) dan perbankan syariah dinilai harus saling membantu termasuk soal aneka transaksi fasilitas ibadah haji dan umrah bagi jamaah. Adanya aturan kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri harus memicu kedua pihak lebih inovatif.

Mantan Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengatakan, ada regulasi baru yang mengharuskan biaya haji dan umrah disetor dalam rupiah, tidak boleh dalam dolar atau riyal.

Terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anggito menyatakan asosiasi PHU sudah mengajukan permohonan pengecualian penggunaan valuta asing (valas).

Karena PHU kesulitan mengelola valas, perlu bantuan dari perbankan syariah. Sebab jika PBI ini tidak diikuti, ada sanksi.

''Saya harap perbankan syariah bisa membantu, terlebih 60 persen komponen umrah adalah penerbangan yang kursnya tidak tunduk pada aturan Indonesia,'' kata Anggito, Senin (16/11).

Anggito menekankan, Asosiasi Transportasi Udara Internsional (IATA) tidak berhak mengeluarkan kurs valas. Sebab itu adalah wewenang pemerintah.

Dalam PBI tersebut ada pengecualian bagi sektor usaha tertentu dan mengharuskan permohonan pengecualian diajukan pihak yang berkepentingan.

Anggito menilai, selain biaya haji, memang sudah seharusnya penyetoran biaya umrah juga melalui perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, ini bisa jadi captive market dan menambah likuiditas. Banyaknya likuiditas murah membuat pembiayaan bank syariah juga lebih kompetitif.

''Haji sudah harus ditempatkan di bank syariah, sementara umrah masih bebas di konvensional dan syariah. Biaya umrah harusnya juga pindah,'' kata Anggito.

Karena itu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini menilai perbankan syariah juga harus kreatif menyiapkan produk. Penempatan dana penyelenggaraan umroh di bank syariah akan membantu industri ini bergerak cepat.

 

sumber : http://khazanah.republika.co.id

Anda Mau Umrah? Pastikan Hal Ini Sebelum Berangkat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama Muhajirin Yanis mengimbau calon jemaah umrah agar menggunakan biro perjalanan resmi yang memiliki izin dari Kementerian Agama.

“Kami akan mengintensifkan sistem pengawasan langsung melalui personil, pengawasan rutin akan dilakukan pada seluruh bandara keberangkatan,” ujar Yanis dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Desember 2015.

Selain itu, Yanis meminta calon jemaah memastikan jadwal keberangkatan dan kepulangan. Termasuk maskapai serta rute penerbangan. Pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), kata dia, juga diminta taat aturan sebagai konsensus bersama. Seperti melaporkan jadwal keberangkatan, tiba, dan pulang. Baik melapor di Indonesia maupun Arab Saudi.

Yanis berujar, lokasi penginapan, hotel, dan paket layanan yang ditawarkan kepada jemaah pun harus dipastikan. Jemaah harus mendapatkan hak mereka terpenuhi, seperti konsumsi, transportasi, manasik umrah, dan asuransi. “Pastikan jarak penginapan tidak terlalu jauh dari masjid,” kata Yanis.

Imbauan lain adalah para jemaah harus memastikan visa diterima dua hingga tiga hari sebelum keberangkatan. Yanis pun melarang keras kepada bagi biro perjalanan yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan umrah. “Laporkan kepada polisi setempat jika ada travel yang menyelenggarakan umrah atau investasi haji dan umrah ilegal,” ujarnya.

DANANG FIRMANTO

 sumber : nasional.tempo.co

PEMBAYARAN

Pembayaran ke Rekening PT. DIAN NUSA INSANI
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KC WARUNG BUNCIT
7000 366 816/US Dollar -- 7000 366 808/Rupiah

Pusat Kajian Hadis

PUSAT KAJIAN HADIS
Oleh
DR. A. Lutfi Fathullah, MA

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Mutiara Hadits

 

Dari Abu Hurairah ra:
Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Berumrah dari satu umrah ke umrah selanjutnya merupakan pengampunan dosa antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang layak kecuali surga".
 

Insani Ym


Info Insani

Marketing Insani


Kami memiliki 64 Tamu online

Kajian Hadits

METODE BELAJAR INTERAKTIF
HADIS & ILMU HADIS

Untuk pemesanan silahkan hubungi kami.