1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kemenag Ingin Tangani Umrah

PDF Cetak E-mail

JEDDAH — Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan pemerintah tidak saja menangani penyelenggaraan ibadah haji, namun juga ibadah umrah. Alasannya, selama ini banyak jamaah umrah yang terbengkalai dan dan tidak terpantau pergerakannya selama di Tanah Suci.

"Ke depannya, penyelenggaraan umrah 80 persen dilaksanakan oleh Kemenag secara profesional untuk melindungi jamaah dari bentuk penipuan," kata Inspektur Jenderal Kemenag Mochammad Jasin Mashuri seusai rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Urusan Haji, Jeddah, Arab Saudi, Ahad (11/10) malam.

Jasin menjelaskan, usulan dan kajian penyelenggaraan umrah oleh pemerintah dilatarbelakangi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Layaknya jamaah haji, jamaah umrah sejatinya adalah warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Apalagi, jumlah jamaah umrah setiap tahunnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah jamaah haji.

Selama ini, kata Jasin, penyelenggaraan ibadah umrah ditangani perusahaan-perusahaan swasta atau biro travel perjalanan. Tak jarang, perusahaan tersebut menyubkontrakkan peserta umrah kepada perusahaan yang tidak berizin. Kemudian, saat jamaah umrah mengalami masalah di Arab Saudi pada akhirnya negara juga yang menanganinya.

"Jadi, sekalian saja pemerintah yang menyelenggarakan umrah seperti haji. Kan sama-sama soal perlindungan terhadap WNI yang sedang beribadah juga," ujar Jasin.

Selain aspek keamanan dan perlindungan warga negara di luar negeri, penyelenggaraan ibadah umrah oleh pemerintah juga bakal menuai manfaat lain. Dari sisi ongkos umrah, misalnya, jamaah tidak akan lagi bisa dipermainkan biro travel. Jamaah pun tidak dirugikan oleh perusahaan travel yang murni berorientasi pada keuntungan (profit oriented).

Menurut Jasin, pemerintah tentu tidak akan mengejar keuntungan dalam hal penyelenggaraan umrah. Pemerintah niscaya mengedepankan aspek layanan dan perlindungan terhadap jamaah.  "Sekarang ini sudah banyak yang menyampaikan setelah dia pergi berhaji justru mengatakan, lho biaya haji kok lebih murah dari umrah ya ternyata. Ini kan berarti ada permainan dari perusahaan swasta untuk meraup profit yang sebesar-besarnya itu," kata Jasin.

Dia menambahkan, kajian penyelenggaraan umrah oleh Kemenag akan terus dilakukan seiring dengan rencana pengembangan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Saat ini, umrah hanya diurusi oleh struktur setingkat subdirektorat. Ke depan, Kemenag akan membuat direktorat khusus umrah setingkat eselon II. Direktorat Umrah ini nantinya tetap akan di bawah Ditjen PHU Kemenag.

Mengenai personel, Jasin meyakini aparatur Kemenag yang ada sampai tingkat kecamatan mampu mengelola pelaksanaan umrah. Berkaca pada penyelenggaraan haji, seharusnya penyelenggaraan umrah pun bisa dilakukan Kemenag.

Konjen mendukung

Konsuler Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra mendukung wacana penyelenggaraan umrah oleh pemerintah. Kendati selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umrah sepenuhnya bisa dilakukan Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, kewenangan KUH terhadap jamaah umrah terbatas. KUH baru dilibatkan jika jamaah umrah terlibat berbagai masalah, seperti akomodasi yang kurang baik, dokumen perjalanan yang kurang lengkap, dan penelantaran jamaah.

Dengan adanya satu direktorat khusus umrah, kata Dharmakirty, pelayanan umrah bisa ditingkatkan lagi lantaran peran pemantauan dan pembinaan KUH akan lebih besar. Apalagi, sampai saat ini masih banyak penyelenggaraan umrah yang bermasalah.

"Sampai sekarang masih banyak jamaah umrah sandal jepit dan diberangkatkan bukan dengan travel terdaftar, ya memang harus segera dicarikan solusinya," kata Dharmakirty.

Tahun ini, Dharmakirty melanjutkan, jamaah umrah sandal jepit mencapai lebih dari seribu orang setiap tahun. Jamaah umrah sandal jepit adalah jamaah yang melaksanakan umrah untuk berhaji dan bekerja di Arab Saudi. Mereka kemudian tidak kembali lagi ke Tanah Air.

Direktur Jenderal PHU Kemenag Abdul Djamil mengatakan, jika wacana penyelenggaraan umrah oleh pemerintah dijalankan sekarang maka secara teknis Kemenag belum siap. Instrumen untuk melakukan hal itu dinilai belum memadai lantaran saat ini umrah hanya ditangani oleh subdirektorat yang personelnya tidak lebih dari 10 orang.

Kendati demikian, Djamil menegaskan, dimungkinkan pemerintah menjadi eksekutor juga dari umrah apabila ada daya dukung struktur organisasi yang memadai dan personel yang kuat. n

 

ed: wachidah handasah

sumber : http://www.republika.co.id

 

PEMBAYARAN

Pembayaran ke Rekening PT. DIAN NUSA INSANI
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KC WARUNG BUNCIT
7000 366 816/US Dollar -- 7000 366 808/Rupiah

Pusat Kajian Hadis

PUSAT KAJIAN HADIS
Oleh
DR. A. Lutfi Fathullah, MA

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Mutiara Hadits

 

Dari Abu Hurairah ra:
Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Berumrah dari satu umrah ke umrah selanjutnya merupakan pengampunan dosa antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang layak kecuali surga".
 

Insani Ym


Info Insani

Marketing Insani


Kami memiliki 88 Tamu online

Kajian Hadits

METODE BELAJAR INTERAKTIF
HADIS & ILMU HADIS

Untuk pemesanan silahkan hubungi kami.